Pemeriksaan Pajak

Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2013 tentang tata cara pemeriksaan, untuk Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan apabila tidak ada perpanjangan adalah...

6 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan sampai dengan tanggal SPHP disampaikan
3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan sampai dengan tanggal SPHP disampaikan
5 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan sampai dengan tanggal SPHP disampaikan
4 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan sampai dengan tanggal SPHP disampaikan

Yang dimaksud dengan Pemeriksaan Lapangan adalah…..

Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kantor cabang Wajib Pajak, perwakilan, gudang, pabrik/unit usaha dan unit kegiatan lain milik WP
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP tertentu yang terpilih atau masuk ke dalam criteria-kriteria yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak

Di bawah ini adalah tujuan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2013 tentang tata cara pemeriksaan, kecuali :

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
Pemeriksaan Dalam Rangka Wajib Pajak Mengajukan Keberatan
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;

Pernyataan berikut benar mengenai Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2013 tentang tata cara pemeriksaan, kecuali....

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan langsung saat dimulainya pemeriksaan
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan melaui fax,pos,jasa pengiriman lainnya
Apabila WP tidak ditempat, surat pemberitahuan dapat disampaikan kepada Wakil atau Kuasa WP
Tim Pemeriksa wajib menyampaikan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan

Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendapatkan data/dokumen/keterangan, tim pemeriksa pajak telah mengirimkan surat permintaan peminjaman data/dokumen/keterangan kepada WP pada tanggal 23 Februari 2017. WP wajib memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain tersebut paling lama...

Tanggal 23 Maret 2017
Tanggal 22 Maret 2017
Tanggal 23 April 2017
Tidak ada batasan jangka waktu

Mana di bawah ini yang bukan merupakan kewenangan pemeriksa pajak dalam pemeriksaan lapangan untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ….

Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik
Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak
Meminta keterangan dan/atau buku yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak
Melakukan penggeledahan terhadap tempat-tempat penyimpanan dokumen

Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh...

Polisi dan pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal pajak (DJP) atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bukti permulaan.
Penyidik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal pajak yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bukti permulaan.
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bukti permulaan.
Polisi dan Jaksa atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal pajak yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bukti permulaan.

Pemeriksaan Pajak menurut kriterianya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu...

Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Pemeriksaan Khusus

Di bawah ini adalah yang termasuk kewajiban yang dilakukan oleh pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan pajak, Kecuali :

memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan
menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan (pemeriksaan lapangan) atau surat panggilan (pemeriksaan kantor) kepada Wajib Pajak.
Menyampaikan aturan-aturan perpajakan yang berlaku serta memberikan sosialisasi atas aturan-aturan perpajakan tersebut.
merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan WP dalam rangka pemeriksaan.

Pemeriksaan atas penghapusan NPWP termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan...

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Menguji kepatuhan WP dalam melaksanakan peraturan perpajakan
Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dan Tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Istilah untuk petugas pemeriksa pajak atau aparat pajak secara umum adalah...

Auditor
Fiskus/Fungsional Pemeriksa Pajak
Komentator
Konsultan Pajak

Produk hukum hasil pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan adalah...

Surat Ketetapan Pajak
Surat Ketetapan Pemeriksaan
Surat Penetapan Pajak
Surat Hasil Pemeriksaan Pajak

Jenis pemeriksaan pajak dibagi menjadi 2 (dua), Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor, sebutkan yang dimaksud dengan pemeriksaan kantor :

Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak
Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kantor cabang Wajib Pajak, perwakilan, gudang, pabrik/unit usaha dan unit kegiatan lain milik WP.
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP tertentu yang terpilih atau masuk ke dalam kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

Dalam rangka Pemeriksaan Kantor, Surat Panggilan harus dikirimkan kepada Wajib Pajak adalah sebagai berikut ...

Maksimal 1 (satu) hari kerja setelah tanggal SP2
Maksimal 4 (empat) hari kerja setelah tanggal SP2
Maksimal 5 (lima) hari kerja setelah tanggal SP2
Maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SP2

Walaupun sistem pemungutan perpajakan di Indonesia adalah Self Assessment System, ada satu fase pengawasan yaitu Pemeriksaan Pajak, adapun tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah

Meningkatkan penerimaan pajak dalam rangka pembiayaan negara
Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Memperbaiki administrasi pembukuan wajib pajak agar sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk tujuan tertentu.'
Mengurangi beban wajib pajak dalam perbaikan administrasi internal perusahaan.

Pejabat yang berwenang mengangkat pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktorat Jenderal pajak menjadi penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah...

Direktur Jenderal Pajak
Menteri Keuangan
Menteri Kehakiman
Kepolisian Republik Indonesia

Apabila dalam pemeriksaan lapangan ada indikasi transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan maka perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan yang diperbolehkan adalah...

Maksimal 6 kali perpanjangan
Maksimal 4 kali perpanjangan
Maksimal 3 kali perpanjangan
Maksimal 5 kali perpanjangan

Pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan yang berlaku. Standar Pemriksaan meliputi ….

standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan kode etik pemeriksaan,
standar persiapan pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan,
standar persiapan pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan kode etik pemeriksaan,
standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tentang kewenangan ini diatur dalam UU KUP nomor 6 Tahun 1983 stdtd UU Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal berapa:

Pasal 1 ayat (25)
Pasal 29 ayat (1)
Pasal 28
Pasal 31

Wajib Pajak wajib menyerahkan buku,catatan dan dokumen yang dipinjam pemeriksa pajak sebagai berikut...

Maksimal 1 (satu) minggu sejak surat permintaan peminjaman disampaikan
Maksimal 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman disampaikan
Maksimal 2 (dua) minggu sejak surat permintaan peminjaman disampaikan
Maksimal 3 (tiga) minggu sejak surat permintaan peminjaman disampaikan

Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan dan dokumen yang palsu untuk pengisian SPT PPh Badan tahun 2014 dengan kerugian negara berupa pajak terutang yang kurang dibayar sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Pada saat dilakukan pemeriksaan dimaksud, Wajib Pajak tersebut mengakui kesalahannya dan berupaya agar tidak dilanjutkan ke penyidikan. Mana pernyataan dibawah ini yang benar...

WP tersebut dapat mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan melalui persetujuan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp, 4.000.000.000,-
WP tersebut dapat mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-
Pemeriksaan bukti permulaan tersebut tetap akan dilanjutkan ke penyidikan meskipun WP tersebut dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
WP tersebut dapat mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 4.000.000.000,-

Sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dikenal dengan nama :

Official Assessment
Political Assessment
Self Assessment
Operatioanl Assessment