Quiz | Halaman 1 dari 1 | Crowdsignal.com

Apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan perundang-undangan pajak, apa yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak?

Wajib Pajak dapat melakukan permohonan Keberatan kepada Dirjen Pajak
Wajib Pajak dapat melakukan permohonan Pembetulan kepada Dirjen Pajak
Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengurangan sanksi kepada Dirjen Pajak
Wajib Pajak dapat melakukan gugatan kepada Mahkamah Agung

Apabila terjadi kesalahan hitung dalam suatu surat ketetapan pajak dan bersifat tidak mengandung persengketaan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak, maka apa yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak?

Melakukan permohonan Keberatan (Pasal 25 KUP)
Melakukan permohonan Pembetulan (Pasal 16 KUP)
Melakukan gugatan (Pasal 23 ayat (2) KUP)
Melakukan Peninjauan Kembali (Pasal 1(37) UU KUP).

Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas atau tidak dapat menerima hasil keputusan keberatan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya ke...

Pengadilan Negeri
Direktorat Jenderal Pajak
Mahkamah Agung
Pengadilan Pajak

Pihak terbanding (Fiskus) pada prinsipnya wajib menghadiri persidangan. Meskipun demikian, apabila terbanding tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun telah diberitahu secara patut. Manakah pernyataan berikut yang benar.

Persidangan ditunda sampai diketahui alasan ketidakhadiran terbanding.
Persidangan tetap dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding.
Persidangan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemohon banding dan pihak terbanding.
Persidangan dibatalkan karena kehadiran pihak terbanding sangat penting bagi Pemohon banding.

Apabila penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat melakukan :

Keberatan kepada DJP
Banding kepada Pengadilan Pajak
Gugatan kepada Pengadilan Pajak
Peninjauan Kembali kepada MA

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah definisi dari :

Keberatan
Banding
Peninjauan Kembali
Gugatan

Alasan di bawah ini adalah benar terkait dengan SKBKBT agar dapat diajukan gugatan, kecuali

SKPKBT diterbitkan tanpa didahului dengan pemeriksaan,
SKPKBT diterbitkan tanpa didasarkan pada adanya data baru
SKPKBT diterbitkan dengan sanksi administrasi yang keliru
SKPKBT diterbitkan tanpa pemberitahuan hasil pemeriksaan

Gugatan yang telah masuk dan sengketanya telah didaftarkan ke Pengadilan Pajak masih dapat dicabut oleh penggugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan cara mengajukan surat pernyataan pencabutan gugatan ke Pengadilan Pajak. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar.

Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali atas gugatan yang sama yang sebelumnya dicabut.
Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali.
Gugatan yang telah dicabut tanpa atau melalui penetapan atau putusan tetap dapat diajukan kembali.
Gugatan yang sama tetap dapat diajukan kembali baik sudah dicabut atau sudah diputuskan

Apabila wajib pajak mengirimkan surat kepada KPP dengan pos tercatat, stempel pos tanggal 30 April 2015, dan sampai di KPP tanggal 05 Mei 2015 namun diadministrasikan oleh petugas di KPP tanggal 06 Mei 2015 serta surat tersebut didiposisikan oleh kepala kantor tanggal 07 Mei 2015, pernyataan manakah di bawah ini yang benar…

Tanggal surat tersebut diterima KPP adalah 05 Mei 2015
Tanggal surat tersebut diterima KPP adalah 30 April 2015
Tanggal surat tersebut diterima KPP adalah 06 Mei 2015
Tanggal surat tersebut diterima KPP adalah 07 Mei 2015

Di bawah ini adalah syarat formal pengajuan permohonan Pembetulan, Kecuali...

Satu permohonan untuk satu surat ketetapan pajak, STP, atau SK lain yang terkait dengan bidang perpajakan.
Diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia
Dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat
Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa dengan surat kuasa khusus.

Pada dasarnya semua produk surat ketetapan pajak dapat diajukan gugatan, keberatan, atau banding. Terkait gugatan, dibawah ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan gugatan ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 37 PP 74 Tahun 2011, Kecuali :

Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
Surat Keputusan Penghapusan dan/atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Pembatalan Ketetapan Pajak; Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
Surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;

Terhadap surat ketetapan pajak pada dasarnya dapat diajukan

Gugatan, banding, atau keberatan
Gugatan atau banding
Banding atau keberatan
Gugatan atau keberatan

Dibawah ini adalah pihak yang dapat melakukan proses pengajuan gugatan, yaitu Kecuali :

Penggugat
Ahli Waris (WP Meninggal)
Karyawan Perusahaan (WP Badan)
Kuasa Hukum Penggugat

Produk hukum berikut ini dikeluarkan oleh fiskus yaitu...

Putusan banding
Putusan gugatan
Putusan peninjauan kembali
Surat keputusan keberatan

Dibawah ini adalah putusan pengadilan pajak yang berupa antara lain, Kecuali :

Menolak
Menerima
Mengabulkan sebagian
Menambah pajak yang harus dibayar

Permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi pada surat ketetapan pajak harus memenuhi hal-hal sebagai berikut kecuali...

Pernah diajukan keberatan (pasal 25 KUP) namun ditolak dan tidak mengajukan banding.
Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan
Tidak diajukan keberatan atau diajukan keberatan namun dicabut.
Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar (pasal 36 1b) atau dicabut.

Apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB yang diterbitkan berdasarkan pemeriksaan SPT PPh Tahun 2009 maka atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB tersebut.

Wajib dilunasi seluruh utang pajak dalam SKPKB tersebut sebagai syarat pengajuan keberatan.
Wajib dilunasi hanya sebesar yang disetujui saja sebagai syarat pengajuan keberatan.
Tidak wajib dilunasi seluruh utang pajaknya termasuk atas jumlah yang disetujuinya.
Kewajiban pelunasan SKPKB tidak ada hubungannya dengan pengajuan keberatan.

Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut, Kecuali

Membetulkan kesalahan tulis
Membetulkan putusan banding yang salah tulis
Membetulkan kesalahan hitung
Membetulkan kekeliruan penerapan ketentuan perpajakan

Berikut ini adalah alasan untuk melakukan Peninjauan Kembali, kecuali :

Terdapat bukti tertulis baru yang penting & bersifat menentukan, yg apabila diketahui pada saat persidangan akan menghasilkan putusan yang berbeda.
Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dgn ketentuan peraturan perUUan yang berlaku. Atau telah dikabulkan suatu hal yg tidak dituntut atau lebih dari pada yg dituntut.
Putusan didasarkan pada kebohongan/tipu muslihat pihak lawan yg diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu
Wajib Pajak tidak puas atas putusan Keberatan karena tidak menggambarkan keadilan bagi Wajib Pajak akibat aturan yang tidak berpihak kepada pengusaha.

Sengketa pajak timbul bukan saat sebagaimana di bawah ini, kecuali...

Saat wajib merasa dizolimi oleh pejabat DJP
Sejak keluarnya surat Himbauan oleh Pejabat DJP
Sejak keluarnya surat Teguran oleh Pejabat DJP
Sejak keluarnya keputusan pejabat DJP berupa SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, STP.